• Mei 16, 2024

Revisi UU Kementerian Negara Mulai Dibahas di DPR, Ini Reaksi Airlangga

Draf Rancangan Undang-undang (RUU) Kementerian Negara tengah dibahas di badan legislasi (Baleg) DPR RI. Salah satu skor revisinya yaitu menghapus ketetapan jumlah kementerian.

Mengenai hal ini, Ketua Lazim Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku belum memonitor hal tersebut. Dia cuma membaca info singkat di media saja.

“Kita belum monitor. Baru lihat running text,” kata Airlangga qris slot di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Airlangga lalu ditanya apakah sependapat dengan info yang berkembang bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto mau pos kementerian menjadi 40. Dia mengaku belum pernah membahasnya dengan partai.

“Belum pernah dibahas,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memperkenalkan, draf Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara akan menghapus ketetapan jumlah menteri.

Nantinya, jumlah menteri akan disesuaikan dengan kebutuhan presiden.

Jumlah Kementerian Dibatasi sampai 34
Dikenal, pada UU yang berlaku ketika ini jumlah Kementerian Negara dikontrol sampai 34.

“Aku mau nanti pembicaraan kita sebab ini cuman menghapus dan cuma menghilangkan angka 34 dari sisi kementerian dan juga kemarin ditunjang oleh anggapan kawan-kawan bahwa kita dalam metode presidensil kita serahkan sepenuhnya kepada presiden yang untuk memastikan jumlah kementerian yang diperlukan,” kata Supratman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

Dia menerangkan, tidak ada jumlah kementerian yang dikontrol memberikan keleluasaan presiden untuk menambah atau mengurangi porsi kementerian.

“Kalau dengan kita menghapus 34 itu artinya ia boleh berkurang, boleh bertambah jadi boleh konsisten, jadi tidak mengunci intinya dari metode presidensil yang kita anut,” paparnya.

Efisiensi dan Efektifitas
Tetapi, jumlah kementerian mesti diamati dari sisi efisiensi dan efektifitas.

“Tetapi meski begitu kita memberikan penegasan bahwa jumlah kementerian itu mesti konsisten memandang dari sisi efisiensi dan efektifitas dua-duanya konsisten mesti kita lakukan,” terang ia.

Supratman mengaku, perubahan tersebut juga diklaim telah ditunjang oleh seluruh fraksi di DPR.

“Aku mau hari panja bisa memecahkan tugasnya dan kita bisa seketika memecahkan itu. Tetapi secara garis besar aku tangkap kemarin dari teman-teman fraksi pada intinya tidak berkeberatan menyangkut soal itu,” imbuh ia.