• Maret 8, 2024

Kemenkeu: KAP Tak Terbitkan LAI Tanpa Kode QR Kena Sanksi

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-4/PPPK/2024 tentang Imbauan Menggunakan Akuntan Publik yang menerbitkan Laporan Auditor Independen (LAI) dengan Kode QR.

Surat edaran ini mempunyai target utama untuk menegaskan keabsahan LAI yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), sekaligus menambahkan arahan yang mengetahui kepada para pengguna laporan keuangan auditan untuk menegaskan legalitas dan keabsahan LAI yang digunakan di dalam pengambilan keputusan.

Kepala PPPK Kemenkeu Erawati menuturkan, di dalam surat edaran ini, PPPK menambahkan imbauan kepada para pengguna jasa akuntan publik untuk melakukan konfirmasi ke PPPK berkenaan keabsahan LAI yang diterbitkan oleh KAP.

Hal ini mempunyai tujuan untuk memitigasi bisa saja ada LAI yang diterbitkan oleh akuntan publik atau KAP yang tidak mempunyai izin resmi berasal dari Menteri Keuangan

“PPPK mengutamakan bahwa imbauan ini berlaku untuk para pengguna laporan keuangan auditan yang telah beroleh opini dan ditandatangani oleh akuntan publik serta diterbitkan oleh KAP atau Cabang KAP,” ujar Erawati, di Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Pentingnya konfirmasi keabsahan LAI ditunjukkan dengan tata langkah konfirmasi yang jelas. Pengguna diminta untuk melakukan pemindaian Kode QR terhadap LAI, mengklik tautan hasil pindai untuk masuk ke web site Pelita dengan menegaskan bahwa tautan mengarah ke alamat web site (URL) resmi https://pelita.kemenkeu.go.id.

Selanjutnya, pengguna perlu memeriksa dengan detil informasi- informasi mutlak slot777 gacor terhadap LAI, seperti Nama KAP, Nama Klien, Periode Laporan Keuangan, Nomor LAI, Tanggal LAI, Akuntan Publik Penanggung Jawab, Opini, Total Aset, dan Laba/Rugi Bersih.

Surat Edaran Nomor SE-4/PPPK/2024 merupakan inisiatif baru berasal dari PPPK sebagai upaya untuk memitigasi potensi penyalahgunaan Kode QR. Meskipun di awalnya telah tersedia Surat Edaran SE-4/PPPK/2021 yang mengulas Pendaftaran dan Pencantuman Kode QR terhadap Laporan Auditor Independen, SE terakhir ini mempunyai target dan fokus yang berbeda, bukan sekadar sebagai pembaruan berasal dari SE th. 2021.

Ketentuan yang Berlaku

SE-4/PPPK/2024 mempunyai pergantian signifikan dengan memuat keputusan berkenaan penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI) yang ditambah dengan Kode QR. Dengan diterbitkannya SE ini,

“PPPK menghendaki manfaatnya mampu dirasakan secara menyeluruh oleh pengguna jasa dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Pengguna jasa yang memilih KAP tanpa menerbitkan LAI dengan Kode QR berpotensi menghadapi kesulitan di dalam melakukan verifikasi kredibilitas laporan keuangan entitas,” ujarnya.

Seiring dengan keputusan keputusan yang berlaku, KAP yang belum atau tidak menerbitkan LAI dengan Kode QR mampu dikenai sanksi, yaitu pembekuan izin selama periode sekurang-kurangnya satu th. dan maksimal dua th. cocok dengan PMK-186/PMK.01/2021.

Sanksi ini, tak hanya berdampak terhadap reputasi KAP, terhitung berpotensi sebabkan kehilangan keyakinan berasal dari klien dan pemangku kepentingan.

Surat edaran ini dilandasi oleh sebagian dasar hukum, antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Untuk beroleh informasi lebih lanjut, para pengguna mampu menghubungi pusat fasilitas 134 atau mengirim e mail ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id.