• Juni 4, 2024

DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Hati, Puan Kini Mengatakan Semua untuk Indonesia Emas 2045

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Hati (KIA) menjadi Undang Undang. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap RUU yang yaitu inisiatif DPR itu kian meningkatkan sumber tenaga manusia (SDM) generasi penerus bangsa demi cita-cita Indonesia Emas 2045.

UU KIA yang sekarang menjadi UU Kesejahteraan Ibu dan Hati Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan itu diresmikan dalam Rapat Paripurna DPR di Rumit Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024). Puan memimpin segera rapat paripurna pengesahan RUU KIA tersebut.

Sebelum UU KIA diresmikan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menyampaikan laporan pembahasan RUU tersebut. UU ini terdiri dari 9 bab, 46 pasal, yang pembatasannya mencakup hak dan keharusan, tugas dan wewenang penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan buah hati, data dan isu, pendanaan serta partisipasi masyarakat.

Kemudian Puan minta persetujuan anggota dewan untuk pengesahan RUU KIA menjadi undang-undang. Pertanyaan disajikan sebanyak dua kali.

“Sidang Dewan yang kami hormati, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi terhadap segala anggota Dewan, apakah RUU KIA pada fase seribu hari pertama kehidupan bisa disetujui untuk diresmikan menjadi undang-undang?” tanya Puan.

Anggota DPR malah menjawab sependapat lalu Puan situs slot depo 5k mengetok palu tanda RUU KIA sekarang telah resmi menjadi undang-undang.

Via UU KIA, Puan menyatakan DPR RI memiliki keinginan besar agar setelah UU diimplementasikan nanti bisa berkhasiat untuk kesejahteraan ibu dan buah hati.

“Alhamdulillah UU Kesejahteraan Ibu dan Hati Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan telah diresmikan hari ini. Semoga berkhasiat ke depannya, berkhasiat bagi seribu hari pertama buah hati untuk Indonesia emas 2045,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Dengan pengimplementasian kebijakan dan program dari UU ini kami harapkan bisa mengangkat harkat dan martabat para ibu, meningkatkan kesejahteraannya, serta menjamin tumbuh kembang buah hati sejak fase seribu hari pertama kehidupan,” lanjut Puan.

Poin Penting dalam UU KIA
Puan malah memberikan apresiasi atas kinerja Komisi VIII DPR, Pemerintah, beragam lapisan masyarakat, serta segala stakeholder lain yang terlibat dalam pembahaaan UU KIA. Dia juga berterima beri atas dukungan rakyat Indonesia sampai kesudahannya UU KIA bisa terealisasi.

Adapun beberapa skor penting dalam UU KIA yaitu sebagai berikut:

Pertama, perubahan judul dari Rancangan Undang-Undang seputar Kesejahteraan Ibu dan Hati menjadi Rancangan Undang-Undang seputar Kesejahteraan Ibu dan Hati pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Kedua, penetapan definisi buah hati dalam Rancangan Undang-Undang seputar Kesejahteraan Ibu dan Hati pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, khusus definisi buah hati pada 1.000 hari pertama kehidupan yaitu kehidupannya diawali sejak terbentuknya bayi dalam kandungan dalam kandungan sampai dengan berusia dua tahun, padahal definisi buah hati secara awam bisa merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Hati.

Ketiga, perumusan cuti bagi ibu pekerja yang melaksanakan persalinan, yaitu paling singkat tiga bulan pertama dan paling lama tiga bulan selanjutnya, bila terdapat situasi khusus yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter.

Setiap ibu yang bekerja yang melaksanakan hak atas cuti melahirkan tak bisa diberhentikan dari pekerjaannya, dan mempunyai hak menerima bayaran secara penuh untuk tiga bulan pertama dan bulan keempat, serta 75 persen dari bayaran untuk bulan kelima dan keenam.

Keempat, penetapan keharusan suami untuk menemani istri selama masa persalinan dengan pemberian hak cuti selama dua hari dan bisa diberikan tambahan tiga hari selanjutnya atau layak dengan kesepakatan pemberi kerja. Bagi suami yang menemani istri yang mengalami keguguran mempunyai hak menerima cuti dua hari.

Kelima, perumusan tanggung jawab ibu, ayah, dan keluarga pada fase seribu hari pertama kehidupan. pula tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi.

Keenam, pemberian jaminan pada segala ibu dalam situasi apa saja, termasuk ibu dengan kerentanan khusus. Di antaranya, ibu berhadapan dengan hukum; ibu di institusi pemasyarakatan, di penampungan, dalam situasi perselisihan dan bencana; ibu tunggal korban kekerasan; ibu dengan HIV/AIDS; ibu di daerah tertinggal paling depan dan terluar; dan/atau ibu dengan gangguan jiwa; termasuk juga ibu penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan hukum perundangan mengenai penyandang disabilitas.